Cara Urus IMB/PBG 2026: Syarat, Biaya & Dokumen untuk Rumah Baru & Renovasi

Sejak berlakunya UU Cipta Kerja, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kini disebut PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Dokumen ini wajib dimiliki untuk legalitas bangunan dan sering diminta saat pengajuan KPR, jual beli, maupun balik nama. Artikel ini menjelaskan cara mengurusnya di 2026.

Apa itu PBG?

PBG adalah persetujuan dari pemerintah daerah untuk mendirikan, mengubah, atau merenovasi bangunan. Berbeda dengan IMB lama, PBG kini dikaitkan dengan sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) yang lebih transparan.

Syarat dan Dokumen Pengajuan PBG

• KTP, NPWP, dan surat kuasa (jika diwakilkan).
• Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lahan.
• Gambar denah dan spesifikasi teknis bangunan.
• Surat pernyataan kesediaan menaati peraturan.
• Bukti lunas PBB terakhir.

Alur Pengajuan PBG

1. Daftar melalui aplikasi SIMBG atau kantor DPMPTSP setempat.
2. Unggah dokumen persyaratan secara online.
3. Verifikasi dan pengecekan kelengkapan oleh petugas.
4. Terbit PBG setelah memenuhi syarat (bisa memakan waktu beberapa minggu).

Biaya PBG

Biaya dihitung dari luas dan fungsi bangunan serta retribusi daerah setempat. Bervariasi antar kota — dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung skala bangunan. Rumah tapak kecil umumnya lebih ringan daripada bangunan komersial.

Kenapa Legalitas Penting?

Bangunan tanpa PBG berisiko ditolak saat KPR dan balik nama. Pastikan dokumen lengkap — baca cara cek keaslian sertifikat dan checklist sebelum beli rumah agar terhindar dari masalah legal.